Falun Dafa Indonesia - Info Berita

Berita dari Jenewa, 18 Maret 2003 (hari Selasa).
Sebuah organisasi internasional pemerintah "Track Impunity Always" yang berpusat di Swiss, bersama Himpunan Falun Gong Swiss telah menyelenggarkan konferensi press release di hotel Cornavin di pusat kota Jenewa, mengumumkan akan menuntut mantan kepala negara Tiongkok Jiang Zi Ming. Tiga alasan utama dalam tuntutan terhadap Jiang Zemin adalah penyiksaan kejam, kejahatan anti manusia dan kejahatan genocide.

Ketua organisasi internasional "Track Impunity Always" (TRIAL) Philip Grand mengutarakan, Jiang Zemin dengan kehendak sendiri telah menyebabkan penindasan pemerintah Tiongkok terhadap praktisi Falun Gong, dan juga telah mendirikan lembaga yang khusus menangani penindasan Falun Gong-Kantor 610, yang mirip dengan Gestapu. Oleh sebab itu, dia harus bertanggung jawab atas kematian praktisi Falun Gong yang berjumlah sedikitnya 600 orang lebih selama hampir empat tahun ini. Dalam konferensi press-release, pengacara Philip Grand mengumumkan bahwa dia akan mewakili sejumlah praktisi Falun Gong yang teraniaya, menuntut Jiang Zemin di Swiss. Begitu menginjakkan kakinya di wilayah teritorial Swiss, Jiang Zemin akan menghadapi tuntutan hukum secara resmi.

Selain prosedur hukum yang akan berlangsung di Swiss, organisasi "TRIAL" juga akan bekerjasama dengan Himpunan Falun Gong di berbagai tempat di seluruh dunia serta menghubungi para pengacara HAM yang bereputasi di berbagai negara untuk membentuk jaringan terpadu, bersama-sama menuntut Jiang Zemin, memperketat jaringan hukum yang dijeratkan kepada Jiang Zemin, dan membantu mereka yang teraniaya menegakkan keadilan.

Pengacara Philip Grand mengungkapkan, menurut bukti keterangan, para saksi dan meteri yang sumbernya berlainan menunjukkan, pemerintah Jiang Zemin telah mengingkari perjanjian anti hukum kejam internasional, perbuatan mereka sekaligus juga melanggar hukum pidana internasional tentang kejahatan genocide. Jiang Zemin sejak tanggal 14 Maret 2003 sudah bukan lagi kepala negara, sehingga tidak dapat lagi menikmati hak pengampunan kepala negara. Disamping itu, menurut peraturan keputusan konferensi PBB tahun 1948 tentang mencegah dan menghukum kejahatan genocide, demikian bunyinya, "Siapa saja, termasuk kepala negara, jika melakukan kejahatan yang mencelakakan manusia, niscaya tidak dapat terbebas dari jeratan hukum".

"TRIAL" adalah sebuah organisasi non pemerintah di Swiss, bertujuan mengupayakan gugatan ke pengadilan Swiss, atau pidana internasional terhadap mereka yang melakukan kejahatan hukuman kejam, kejahatan anti manusia dan kejahatan genocide, yang belum mendapat ganjaran dikarenakan banyak macam alasan, serta memberikan pembelaan bagi mereka yang dirugikan.

Pihak penuntut, Philip Grand mengatakan, Tiongkok telah menyetujui dan menandatangani perjanjian bersama tentang anti hukuman kejam dan hukuman penganiayaan yang tidak berkeprimanusiaan lainnya. Tiongkok seharusnya menaati perjanjian tersebut. Baik Tiongkok sebagai sebuah negara, atau seorang individu dari Tiongkok telah melanggar perjanjian ini, semuanya harus memikul tanggung jawab yang disebabkan hal ini. Melanggar perjanjian internasional tidak hanya harus dikekang oleh pengadilan dalam negeri sendiri, negara ketiga juga boleh menempuh jalur hukum menghadapi kejahatan internasional, asalkan negara ketiga itu mempunyai perangkat hukum demikian.

Praktisi Falun Gong yang pernah mengalami penganiayaan di Tiongkok-Dai Zhi Zhen, Zhao Ming dan Wang Yu Zi telah mengisahkan pengalaman pribadi mereka didalam konferensi press release. Suami nyonya Dai Zhi Zhen yang berasal dari Australia disiksa hingga meninggal oleh polisi pada bulan Juni tahun 2001, mahasiswa penyelidik yang kuliah di Irlandia, Zhao Ming, telah mengalami penganiayaan kejam di kamp kerja paksa selama hampir dua tahun, Nyonya Wang Yu Zi yang baru saja diselamatkan ke Kanada pernah disiksa kejam hingga berkali-kali pingsan di Kamp Kerja Paksa Wanjia kota Harbin. Mereka menyampaikan informasi yang sama : demi puluhan ribu praktisi yang mengalami penganiayan, harus meminta Jiang Zemin mempertanggungjawabkan perbuatan jahat yang dilakukan terhadap praktisi Falun Gong.

Pengacara Philip Grand berkata, "Para pejabat Tiongkok yang ikut ambil bagian dalam penindasan Falun Gong harus mengerti, di satu hari nanti mereka harus bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan sendiri."